Tips  

Pajak Penghasilan Pasal 21 berikut pengertiannya

Pajak Penghasilan Pasal 21 berikut pengertiannya

Umumnya bagi individu yang sudah memiliki gaji tetap dalam sebuah pekerjaan akan mendapatkan pemotongan. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih sering orang kenal dengan sebutan PPH Pasal 21 ini biasanya langsung pihak bendahara keuangan kurangai.Pajak Penghasilan Pasal 21 berikut pengertiannya

Mengenal Definisi dan Hal Penting Lainnya Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21

Meskipun sering orang sebutkan pemotongan PPh pasal 21, ada beberapa yang mungkin belum memahami maksud dari aturan pajak satu ini. Apabila Anda termasuk orang yang belum memahaminya berikut penjelasannya.

  1. Definisi PPH Pasal 21

Di negara Indonesia memiliki aturan pajak di berbagai sektor. Pajak atas penghasilan, honorarium, gaji upah, dan tunjangan sudah negara diatur dalam sebuah aturan. PPH Pasal 21 ini adalah ketetapan negara dalam mengelola pajak penghasilan.

Perlu Anda ketahui jika PPH Pasal 21 yaitu pemberi kerjalah yang mendapatkan aturan ini baik itu orang pribadi termasuk badan maupun cabang. Aturan ini mengatur bagaimana sebuah penghasilan mendapatkan potongan pajak.

  1. Penerima dari Pph Pasal 21

Penerima penghasilan pada PPH Pasal 21 antara lain adalah pegawai yang menerima uang pesangon atau pensiun. Pegawai yang menerima THT, JHT juga biasanya termasuk kedalam golongan penerima PPH pasal 21 ini.

Ahli waris bukan pegawai, anggota dewan dan komisaris juga dapat menerima PPH Pasal 21 ini. Bahkan penerimanya bisa termasuk peserta kegiatan baik perlombaan, sidang, rapat, sampai dengan konferensi. Mungkin informasi di djppajak.com bisa membantu untuk memahami lebih dalam soal ini.

  1. Perhitungannya

PPH Pasal 21 ini terbilang sangat luas sehingga untuk mempersempit pembahasan harus mengacu pada satu acuan. Sementara untuk menghitung PPH Pasal 21 ini bisa mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

Perumusannya Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Neto. Yaitu penghasilan Bruto kurun waktu setahun dikurangi dengan Biaya Jabatan tambah 5 % penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun. Kemudian kurangi iuran pensiun + THT/JHT yang seseorang bayar sendiri. Lalu dikurangi dengan PTKP.

Demikian informasi singkat mengenai penjelasan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk beberapa kondisi mengetahui tentang pajak penghasilan 21 ini cukup penting terutama bagi seseorang yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan maupun lembaga pemerintahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *